Beranda terdepan Kal-Tim semakin sengsara

Ribuan warga di Krayan dan Krayan Selatan, Nunukan, dilaporkan eksodus ke Malaysia. Mudahnya akses ke negeri tetangga dibanding ke ibu kota kabupaten; plus ketergantungan dengan Malaysia dan kurang diperhatikan oleh negara sendiri, menjadi penyebab utamanya.

Jika pun eksodus itu tidak terekspos, disebabkan banyak warga yang memiliki dua kartu identitas, seperti disampaikan Adri Patton, kepala Badan Perbatasan Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Tertinggal Kaltim.

Dikatakan, interaksi antara penduduk Krayan dan Malaysia terjadi sejak puluhan tahun. Ini diperkuat dengan dekatnya hubungan primordial warga di dua negara, seperti kesamaan agama, budaya, hingga kekerabatan.

“Warga keluar masuk tanpa dipermasalahkan pihak Malaysia. Ini ancaman. Suatu saat mereka bisa meminta pindah ke Malaysia. Tidak ada jalan lain selain membangun infrastruktur di perbatasan seperti bandara dan jalan,” katanya.

 

Pemerintah bukan tanpa usaha. Adri Patton mengatakan, di luar urusan pertahanan dan keamanan yang menjadi wewenang TNI, pemerintah berkewajiban membangun kawasan perbatasan. Kaltim sejauh ini telah mengusulkan Rp 3 triliun lebih kepada pusat untuk membangun tiga kabupaten, yakni Malinau, Nunukan, dan Kutai Barat.

Namun, selain terbatasnya anggaran, status kawasan menjadi penghambat utama. Adalah 1,36 juta hektare Hutan Taman Kayan Mentarang yang membuat jalan yang kadung dibangun di tiga kecamatan di Malinau belum bisa terhubung dengan ibu kota kabupaten sejak Indonesia merdeka hingga sekarang.

Adri Patton menyesalkan jika pembangunan perbatasan dikorbankan karena hanya ingin mendapat julukan paru-paru dunia. “Buat apa ada Heart of Borneo kalau masyarakat di sekitarnya sengsara. Silakan tulis besar-besar di koran: Adri Patton tidak ikhlas, haram hukumnya mengorbankan masyarakat karena pembangunan terhambat hutan lindung dan konservasi,” tambah dia.

Hetifah Sjaifuddin Siswanda, anggota Komisi X DPR dari daerah pemilihan Kaltim mengatakan, legislatif tidak mengetahui berapa sebenarnya yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah perbatasan. Meskipun sudah dibentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan, anggaran masih tersebar di kementerian. “Ada di 18 kementerian dan instansi,” ungkapnya.

Dia mengatakan, sangat mendukung jika ada forum warga perbatasan baik dari Kaltim, Kalteng, dan Kalbar yang mau ke Jakarta dan berbuat sesuatu di sana. “Lihat saja di Tawau, anak-anak TKI tidak dapat sekolah. Apalagi di perbatasan yang sangat minim fasilitas pendidikannya. Perpustakaan yang reyot dan rumah guru yang sangat menyedihkan,” terang Hetifah sembari memperlihatkan foto-foto kunjungannya ke Krayan, pekan lalu.

Tentang Malaysia yang dikabarkan membangun jalan 160 kilometer menuju Krayan, Nunukan, Adri Patton mengatakan hal tersebut adalah ancaman. Pasalnya, jalan itu dibangun tak lama setelah Pemprov Kaltim memperpanjang landasan pacu Bandara Long Bawan.

Terpisah, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengaku, belum mendengar adanya pembangunan jalan yang dimaksud tersebut. “Beberapa kali saya mengikuti Sosekmalindo dan belum pernah mendengar itu. Saya harus mengonfirmasi dahulu apakah yang membangun itu pemerintah pusat Malaysia atau negara bagiannya. Saya belum berani menanggapinya,” terang Faroek.

Sebagai informasi, perbatasan Kaltim-Malaysia tergores sepanjang 1.038 kilometer di atas 15 kecamatan dan 249 desa. Sedikitnya 150 ribu warga bermukim 15 kecamatan itu, di mana yang terbesar adalah Nunukan.

Malaysia menjajah Kal-Tim

Hampir semua kecamatan di Kaltim yang berbatasan dengan Malaysia memiliki ketergantungan tingkat tinggi dengan negeri jiran tersebut. Semua kebutuhan pokok termasuk bahan bakar minyak dan material bangunan disuplai, atas kuasa tetangga. Penjajahan ekonomi kepada masyarakat perbatasan diperparah ketidakmampuan Indonesia membangun infrastruktur di berandanya.

Menurut Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Tertinggal Kaltim, dari 15 kecamatan di sepanjang 1.038 kilometer garis batas, tujuh di antaranya masih terisolisasi. Yang dimaksud terisolisasi adalah sulit dijangkau dari negeri sendiri, tapi tidak jika dari negeri seberang yang sebagian terhubung jalur darat.

Di Malinau, sejumlah kecamatan hanya bisa didatangi melalui Bandara Long Ampung yang landasan pacunya hanya 850 meter. Ada lima kecamatan yang masih terisolir, yaitu Kayan Hulu, Kayan Selatan, Kayan Hilir, Pujungan, dan Bahau Hulu. Di lima kecamatan seluas 28.713 kilometer persegi itu terdapat 10.682 jiwa yang kesulitan akses ke ibu kota Malinau.

Sementara di Nunukan, Krayan dan Krayan Selatan menjadi dua kecamatan di beranda terdepan yang hanya bisa dijangkau melalui jalur udara. Satu-satunya transportasi menuju kecamatan yang dikelilingi dataran tinggi itu adalah melalui Bandara Long Bawan, tanpa tersedia jalur darat.

Kondisi ini membuat kecamatan-kecamatan yang terisolisasi dari negeri sendiri itu mengandalkan pasokan keperluan pokoknya dari Malaysia. Di tiga kecamatan di Malinau, seperti Kayan Ulu, Kayan Ilir, dan Kayan Selatan, dilaporkan pada bulan lalu gelap gulita karena Malaysia menyetop suplai BBM.

Hal itu diakui Bupati Malinau Yansen TP dalam rapat koordinasi Gubernur dengan bupati dan wali kota se-Kaltim, belum lama ini. Harga premium di tiga kecamatan itu mencapai Rp 25 ribu per liter. “Tetapi kami sudah berupaya berunding dengan pihak Malaysia yang juga melibatkan kepala desa, kepala adat, dan tokoh masyarakat,” ungkap Yansen.

Anggota Komisi X DPR dari daerah pemilihan Kaltim, Hetifah Sjaifuddin Siswanda mengatakan, ketika mengunjungi Krayan dia menemukan istilah “enak badan” atau “tidak enak badan.” Jika Malaysia sedang “enak badan,” warga Indonesia boleh berbelanja tanpa dibatasi. “Tetapi jika lagi ‘tidak enak badan’ semua dibatasi,” ungkap senator dari Partai Golkar .

Adri Patton, kepala Badan Pengelola Perbatasan Kaltim mengatakan, “enak dan tidak enak badan” itu bergantung tentara mana yang bertugas. Jika dari semenanjung Malaysia yang memiliki kekerabatan dan budaya berbeda dengan warga perbatasan, maka yang datang adalah angin “tidak enak badan.”

Inilah yang diduga menjadi senjata Malaysia menjajah Indonesia secara ekonomi. Kapan saja mereka mau, kata Patton yang juga guru besar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman, dapat dilakukan Malaysia.

Contohnya, ditingkatkannya ruas jalan di Serawak menuju Krayan, memberikan tanda tanya besar. Sebab, ketika Sidang Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosekmalindo) beberapa waktu lalu, pihak tetangga enggan membuka pos lintas batas dengan Indonesia. Itu seperti di Simanggaris, Long Idang, dan Long Nawang. Padahal, pemerintah telah memperjuangkan sejak lama agar masyarakat di perbatasan memiliki akses ke luar. 

 

“Di sinilah kelicikan dan kehebatan Malaysia. Mereka beralasan, untuk apa membuka pos lintas batas di Serudong (Malaysia) yang tidak ada populasinya. Tetapi begitu ada keuntungan bagi mereka, malah dibuka. Pembangunan jalan ke Krayan itu memberi tanda tanya besar,” kata Patton, kemarin, didampingi sejumlah kepala bidang dari Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan.

Berdasarkan analisisnya, Malaysia diduga sedang mengincar sejumlah hasil bumi dan produksi pertanian di perbatasan. Data Badan Perbatasan menunjukkan, hutan-hutan di perbatasan Kaltim memiliki berbagai komoditas seperti kayu alam dan hasil hutan ikutan misalnya gaharu, sarang burung walet, damar, rotan dan tumbuhan obat. Untuk barang tambang mengandung emas, uranium, batu bara, batu permata, dan lainnya.

Bahkan di Krayan, duga Patton, Malaysia ingin mengangkut komoditas andalan kecamatan itu, yakni beras Adan. Jika di Krayan dibeli sekitar Rp 25 ribu per kilogram, setelah dikemas di Serawak, Malaysia, harga jual beras sohor itu di Brunei Darussalam bisa mencapai Rp 300 ribu.

“Belum lagi ternak kerbaunya. Strategi ketergantungan itu membuat penduduk menjual hasil-hasil pertanian dengan murah ke Malaysia karena mendapat timbal balik barang-barang pokok,” ulasnya.

Apalagi, tersiar kabar bahwa perusahaan telekomunikasi Malaysia akan menyediakan jaringan seluler di sejumlah kecamatan di perbatasan. Jika jalur komunikasi dan informasi juga diberikan Malaysia, lanjutnya, posisi kecamatan di perbatasan itu kian mengkhawatirkan.

Patton menegaskan, berbagai hal itu menimbulkan embrio disintegrasi. Suatu saat, warga di perbatasan bisa meneriakkan pindah ke Malaysia sebab perhatian di sana lebih besar dibanding negara sendiri.

Hetifah kembali menambahkan, kesenjangan antardaerah yang begitu curam memperparah kondisi ini. “Secara akal sehat sulit dinafikan bahwa ini bagian dari kesalahan strategi kita sendiri. Kenapa di Tawau membangun pasar begitu besar pasti ada pertimbangannya secara ekonomi,” tambah dia.

Menurut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Pemprov Kaltim sebenarnya sejak lama telah membangun infrastruktur. “Dari masa Pak Warna (Suwarna Abdul Fatah, mantan Gubernur Kaltim) sudah dikerjakan kendati tidak sepenuhnya bisa ditanggung daerah,” katanya kepada sejumlah wartawan di Kantor Gubernur, kemarin.

Faroek mengatakan, sudah mengajukan beberapa usulan ke pemerintah pusat seperti peningkatan Sebatik, Nunukan, dari kecamatan menjadi kota administratif. Itu untuk menyaingi Sabah di Malaysia yang juga berstatus kota.

Semoga pusat buka kupingnya lebar-lebar, bukan janji tapi buktiiiiiiiiiiiiii.